Dampak Sosial Teknologi Informasi

Teknologi Informasi (TI) yang kini berkembang amat pesat, tak bisa dipungkiri memberikan kontribusi yang signifikan terhadap seluruh proses globalisasi ini. Mulai dari wahana TI yang paling sederhana berupa perangkat radio dan televisi, hingga internet dan telepon gengam dengan protokol aplikasi tanpa kabel (WAP), informasi mengalir dengan sangat cepat dan menyeruak ruang kesadaran banyak orang.

DAMPAK SOSIAL AKTUAL AKIBAT PERKEMBANGAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI

Dampak Positif

Dengan hadirnya Kemajuan Teknologi Komunikasi manusia semakin dimudahkan dalam berbagai kegiatan sosialnya. Secara tidak lansung pula mengubah pola pikir mereka untuk lebih maju seiring gencarnya respon terhadap tantangan jaman yang semakin canggih. Persaingan yang semakin banyak muncul tentu dapat memacu daya kreatifitas serta kemapuan daya saing yang semakin significant terlihat.
Seiring dengan kemajuan teknologi, ruang dan waktu sebagai dimensi eksistensial juga berubah secara kuantitatif maupun kualitatif, terutama oleh faktor kekuatan (power) dan kecepatan (speed); kedua faktor ini makin meningkat pengaruhnya seiring dengan berlanjutnya pemutakhiran dan pencanggihan teknologi. Pengaruh faktor kekuatan dan kecepatan itu terutama mencuat dalam perkembangan teknologi transportasi serta komunikasi dan informasi.
Dalam kaitan ini, kiranya secara khusus perlu dicermati perkembangan teknologi yang menunjang kesanggupan untuk menyebarkan informasi dengan daya jangkau global. Teknologi ini menerpa kita dengan bahan informasi secara bertubi-tubi serta melintas dengan kecepatan tinggi sekali lewat jaringan global yang diibaratkan sebagai super-highways. Kedua faktor itu pula yang menambah nilai efisiensi, sehingga keterlambatan penguasaannya niscaya juga berarti ketertinggalan dalam laju proses modernisasi.

Dampak Negatif

Manusia menjadi malas untuk bersosialisasi dengan teman dan lingkungan sekitar. Dengan fasilitas yang dimiliki oleh HP, maka di zaman yang serba canggih dan modern ini segalanya bisa dilakukan dengan duduk di tempat tanpa perlu beranjak dari tempat duduk dan meninggalkan aktivitas seseorang. Mulai dari mengisi pulsa, transfer uang, memesan tiket, belanja, hingga memesan makanan dapat dilakukan tanpa beranjak dari tempat sedikitpun. Memang akan menjadi lebih mudah tetapi orang akan lebih tidak peduli dengan rasa sosial.
1. Mengurangi sifat sosial manusia karena cenderung lebih suka berhubungan lewat internet daripada bertemu secara langsung (face to face).
2. Dari sifat sosial yang berubah dapat mengakibatkan perubahan pola masyarakat dalam berinteraksi.
Akses Negatif dari Internet
Pengaruh negatif lain, adalah terbukanya akses negatif anak dari penggunaan internet. Mampu mengakses internet sesungguhnya merupakan suatu awal yang baik bagi pengembangan wawasan anak. Sayangnya, anak juga terancam dengan banyaknya informasi buruk yang membanjiri internet. Melalui internetlah berbagai materi bermuatan seks, kekerasan, dan lain-lain dijajakan secara terbuka dan tanpa penghalang.
Dalam masyarakat dengan teknologi maju cukup banyak contoh yang menunjukkan betapa heteronomi bisa mengakibatkan munculnya berbagai perwujudan perilaku menyimpang — bahkan bersifat ekstrem — yang bisa berakibat pertentangan antar-lapisan dan antar-golongan dalam masyarakat. Beberapa perilaku menyimpang itu bisa berwujud pelarian untuk menghindar dari pengaruh budaya baru, mungkin berupa pencemoohan sambil memperkenalkan sumber nilai lain sebagai alternatif (misalnya mistik, metafisik).

ANTISIPASI DAMPAK PERKEMBANGAN TEKNOLOGI

Untuk bisa menghalau, berbagai dampak tersebut tentu harus dipikirkan secara cerdik juga. Karena perkembangan teknologi bukanlah fenomena yang gampang untuk dihadapi. Selalu saja ada ekses dan rintangan yang mengahdang. Terlebih wabah teknologi kini kian merajalela.
Dalam kegandrungan untuk menguasai dan menerapkan teknologi modern, sebaiknya kita juga menyisihkan waktu untuk mengamati munculnya berbagai gejala budaya baru dalam masyarakat yang telah menerapkan teknologi mutakhir dalam perikehidupannya. Dalam hubungan ini mestinya kita lebih dari sekadar melakukan studi dampak belaka; kita pun perlu mencurahkan perhatian pada studi perbandingan yang hasilnya bisa menjadi pedoman untuk kepentingan antisipasi terhadap berbagai risiko dan kontroversi yang boleh jadi akan menyertai penerapan sesuatu teknologi.


Selain itu, seharusnya pemerintah indonesia lebih berkonsentrasi terhadap pemerataan dan memajukan pendidikan serta ekonomi. Karena seiring dengan berkembangnya pendidikan dan ekonomi di indonesia, maka masyarakat di indonesia akan lebih mudah untuk mengikuti perkembangan teknologi. Karena dengan mengikuti perkembangan teknologi dibutuhkan tingkat pendidikan yang cukup untuk mengoperasikan teknologi tersebut dan membutuhkan kesejahteraan ekonomi yang memadai untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi.

KATA PENGANTAR

Bismillahhirrohmanirrohim.

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT serta sholawat serta salam tercurahkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas Pengantar Teknologi Informasi dengan judul Bidang Pemerintahan (e-government).
Adapun penulisan makalah ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari segala pihak yang membantu menyelesaikan makalah ini.
Maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :
1. Bapak Direktur Utama Politeknik Negeri Padang
2. Ketua Jurusan Teknologi Informasi yang telah memberikan tugas untuk pembuatam makalah ini
3. Rekan-rekan se-angkatan yang membantu,mendorong serta memberikan informasi yang sangat diperlukan dalam penyusunan makalah ini hingga dapat terselesaikan
4. Semua pihak yang telah ikut berpartisipasi serta telah memberikan semangat dalam membantu menyelesaikan makalah ini

Penulis menyadari bahwa makalah ini masih banyak kesalahan dan kekurangan, maka dari itu penulis mengharapkan sumbangan pikiran, pendapat serta saran – saran yang berguna demi penyempurnaan makalah ini. Semoga makalah ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca.
Terima Kasih

PADANG, 26 Januari 2010



Penulis









BAB I
PENDAHULUAN
1.1Latar Belakang

Ditemukannya sejuhlam identitas ganda yang dimiliki sejumlah teroris dan anggota masyarakat yang sempat diperiksa kepolisian, pemalsuan paspor oleh para penjahat kerah putih, serta kasus surat “peringatan” dari Direktorat Pajak belum lama ini yang ternyata banyak salah sasaran memiliki benang merah yang sama. Hal-hal tersebut menghangatkan kembali diskursus tentang buruknya tata kependudukan di Indonesia.

Berbagai anomali administrasi itu mengindikasikan tidak adanya kesungguhan dalam merapikan data kependudukan yang sesungguhnya sangat penting. Data yang ada ternyata tidak akurat, tidak relevan, dan tidak diintegrasikan oleh instansi-instansi terkait. Akibatnya, pada level pemerintahan, nyaris tidak ada manfaat sama sekali yang bisa diperoleh dari data kependudukan tersebut. Pada saat yang sama masyarakat sudah kadung memandang sinis bahwa surat-surat kependudukan bahkan yang paling mendasar sekalipun (Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Surat Izin Mengemudi) dianggap sebagai sesuatu yang kegunanaannya tidak lebih dari “sekedar jaga-jaga saat ada insfeksi”.

Problem-problem diatas, dapat teratasi lewat pembangunan tata pemerintahan, termasuk kependudukan, berbasis elektronik (electronic based government, e-government). Secara pragmatis, e-government dapat meningkatkan efisiensi sekaligus menekan praktek penyimpangan administrasi negara. Lebih mendasar lagi, dari kaca mata politik demokrasi, melalui tiga kerangka kerjanya, yang terdiri atas e-government consultation, dan e-decision-making, komitmen dan keberhasilan pemerintah suatu negara, dalam menyelenggarakan e-government dapat dijadikan indikator kesediaan pemerintah tersebut dalam berbagi informas dan pengetahuan dengan warganya.
Secara lebih mendalam departemen instansi pemerintah dalam mempersiapkan visi dan misi kebijaka teknologi informasi, lebih melihat pada faktor equity (menjadikan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi penggunaan umum). Dibandingkan dengan keempat faktor yang lainnya yaitu demokratisasi, transparansi, akuntabilitas dan globalisasi. Untuk mencapai target penerapan teknologi informasi yang efektif perlu diadakan komputerisasi pemerintahan atau e-government dan sumber daya manusia dan pendidikan. Alasannya karena penerapan teknologi informasi akan menjadi optimal apabila Am/pengetahuan para pemakai atau pengguna jasa teknologi benar-benar memahami teknologi sehingga sasaran penerapan teknologi informasi tercapai.

Untuk mencapai pada tingkat e-government maka langkah pertama yang menjadi sasaran jangka pendek adalah :

1.Perlu adanya persiapan sumber daya manusia dan teknologi informasi.
2.Pelayanan informasi publik.
3.Pengadaan teknologi informasi

1.2Tujuan Penulisan

Tulisan ini bertujuan untuk :

1.Para pembaca lebih memahami tentang teknologi informasi.
2.Pembaca mengetyahui manfaat teknologi informasi
3.Pembaca mengetahui sejauh mana tingkat kemajuan pemerintah Indonesia dalam bidang teknologi informasi.

1.3Sistematika Penulisan

Dalam membuat tulisan ini kelompok kami memakai metode studi kepustakaan dengan membaca buku-buku yang berkaitan dengan topik pembahasan serta mencoba mengakses dari berbagai situs internet.

BAB II
ISI

Bidang Pemerintahan (e-government)

E-government mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintahan, seperti menggunakan intranet dan internet, yang mempunyai kemampuan menghubungkan keperluan penduduk, bisnis, dan kegiatan lainnya. Bisa merupakan suatu proses transaksi bisnis antara publik dengan pemerintah melalui sistem otomasi dan jaringan internet, lebih umum lagi dikenal sebagai world wide web. Pada intinya e-government adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain. penggunaan teknologi informasi ini kemudian menghasilkan hubungan bentuk baru seperti: G2C (Governmet to Citizen), G2B (Government to Business), dan G2G (Government to Government).

Manfaat e-government yang dapat dirasakan antara lain:

(1) Pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan.

(2) Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan (transparansi) maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari semua pihak.
(3) Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data-data tentang sekolah: jumlah kelas, daya tampung murid, passing grade, dan sebagainya, dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk memilihkan sekolah yang pas untuk anaknya.
(4) Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Sebagai contoh, koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui e-mail atau bahkan video conference. Bagi Indonesia yang luas areanya sangat besar, hal ini sangat membantu. Tanya jawab, koordinasi, diskusi antara pimpinan daerah dapat dilakukan tanpa kesemuanya harus berada pada lokasi fisik yang sama. Tidak lagi semua harus terbang ke Jakarta untuk pertemuan yang hanya berlangsung satu atau dua jam saja.

Tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang baik sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan oleh aparatur pemerintah. Salah satu solusi yang diperlukan adalah keterpaduan sistem penyelenggaraan pemerintah melalui jaringan sistem informasi on- line antar instansi pemerintah baik pusat dan daerah untuk mengakses seluruh data dan informasi terutama yang berhubungan dengan pelayanan publik. Dalam sektor pemerintah, perubahan lingkungan strategis dan kemajuan teknologi mendorong aparatur pemerintah untuk mengantisipasi paradigma baru dengan upaya peningkatan kinerja birokrasi serta perbaikan pelayanan menuju terwujudnya pemerintah yang baik (good govermance). Hal terpenting yang harus dicermati adalah sektor pemerintah merupakan pendorong serta fasilitator dalam keberhasilan berbagai kegiatan pembangunan, oleh karena itu keberhasilan pembangunan harus didukung oleh kecepatan arus data dan informasi antar instansi agar terjadi keterpaduan sistem antara pemerintah dengan pihak penggunan lainnya.
Upaya percepatan penerapan e- Government, masih menemui kendala karena saat ini belum semua daerah menyelenggarakannya. Apalagi masih ada anggapan e-Government hanya membuat web site saja sosialisasinya tidak terlaksana dengan optimal. Namun berdasarkan Inpres, pembangunan sistem informasi pemerintahan terpadu ini akan terealisasi sampai tahun 2005 mendatang. Kendati demikian yang terpenting adalah menghapus opini salah yang menganggap penerapan e-Government ini sebagai sebuah proyek, padahal merupakan sebuah sistem yang akan memadukan subsistem yang tersebar di seluruh daerah dan departemen.

BAB III
PENUTUP
Kesimpulan

Kegiatan pengembangan yang banyak dilakukan oleh departemen/institusi pemerintah adalah pengembangan perangkat lunak. Sedangkan produk lokal yang sering mereka gunakan adalah masih sebatas jasa pelatihan. Sebagian besar faktor dana sebagai penghambat utama dalam pengembangan teknologi informasi. Mereka mengharapkan dukungan strategi, prioritas dan arah kebijakan riset dan strategi pengembangan tenaga ahli dididang teknologi informasi sebagai bagian dari kebijakan nasional dibidang teknologi informasi untuk dapat meningkatkan jumlah dan mutu hasil riset di bidang mutu teknologi informasi.
Dalam melakukan evaluasi keberhasilan investasi teknologi informasi, maka departemen/institusi pemerintah menganggap kriteria yang paling penting adalah efektifitas dan kualitas dalam pelayanan, kemudian diikuti oleh produktifitas dan pelayanan organisasi serta pemanfaatan dan utilisasi teknologi informasi. Sementara faktor efisiensi dalam mengurangi biaya operasi dan penyelenggaraan korporat (organisasi perusahaan yang efektif dan baik masih belum dilihat sebagai kriteria yang paling penting untuk dievaluasi.
Departemen/institusi pemerintah perlu mendirikan suatu lembaga di tingkat nasional yang menangani teknologi informasi secara khusus. Yang berbentuk komisi independen sebatas koordinasi antar departemen dalam bentuk konsorsium.

Bab IV
Daftar pustaka

Abdul kadir. 2003. Pengenalan Teknologi Informasi.Yogyakarta : Andi
http://massofa.wordpress.com/2008/09/18/pengertian-proses-lahirnya-dan-dampak-sosial-ekonomi-teknologi/
http://marketing.wordpress.com./marketing goest to government./peran teknologi informasi dan pemasaran/